Page 18 - Demo

diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas;2. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi;7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;11.Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 24 Desember 2024.Memperhatikan : 1. SK Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 30/KPN.W3.U5/SK.RA1.3/I/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 20252. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama PengadilanNegeri Lubuk Sikaping tanggal 25 Februari 2025 tentang